Bupati Luwu Anggarkan Rp50 Miliar untuk BPJS, Berobat Cukup Pakai KTP
Luwu.Media.K-PK
Pemerintah Kabupaten Luwu mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar per tahun untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui program BPJS Kesehatan berbasis Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan skema tersebut, warga Kabupaten Luwu cukup memperlihatkan KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal itu disampaikan Bupati Luwu, H. Patahudding, saat menggelar syukuran di kediaman pribadinya di Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Rabu (14/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Kapolres Luwu, Direktur Utama RSU At Medika Dr. Anton Yahya, Sekretaris Daerah Luwu Muh. Rudi, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta ratusan warga Kecamatan Kamanre dan sekitarnya.
Dalam sambutannya, Patahudding menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama pada sektor kesehatan, administrasi kependudukan, dan ketenagakerjaan.
Menurutnya, pelayanan kesehatan berbasis KTP diharapkan dapat mempermudah masyarakat ketika membutuhkan layanan medis tanpa harus terbebani persoalan administrasi kepesertaan.
Ia menyebutkan, Pemkab Luwu mengalokasikan anggaran Rp50 miliar setiap tahun untuk mendukung program pelayanan kesehatan tersebut.
Selain kesehatan, pemerintah daerah juga berupaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, khususnya warga wilayah Walenrang-Lamasi (Walmas).
Melalui kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) dan layanan administrasi kependudukan di wilayah tersebut, masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke Belopa hanya untuk mengurus dokumen kependudukan.
“Sejak ada MPP, warga Walmas sudah jarang terlihat mengurus KTP di Belopa. Mengurus KTP di Walmas hanya membutuhkan waktu sekitar lima menit,” ujarnya.
Di sektor ketenagakerjaan, Patahudding menyampaikan bahwa Pemkab Luwu menjalin kerja sama dengan PT Masmindo Dwi Area (MDA) untuk membuka peluang pelatihan bagi tenaga kerja lokal.
Pemerintah daerah juga membuka peluang pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, termasuk sektor pelayaran dan kesempatan bekerja di Jepang, Khusus calon pelaut, pemerintah daerah memberikan kemudahan pembiayaan keberangkatan secara gratis dengan persyaratan tertentu, termasuk penguasaan bahasa asing.
“Untuk pelaut, kita gratiskan untuk berangkat dengan syarat harus menguasai bahasa asing. Termasuk pengiriman tenaga kerja ke Jepang,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Patahudding turut menegaskan komitmennya menjaga integritas dalam proses lelang jabatan di lingkungan Pemkab Luwu. Ia mengaku telah mengingatkan para peserta agar tidak membawa amplop atau melakukan transaksi uang untuk mendapatkan jabatan.
“Izin, Pak Kajari. Soal lelang jabatan, saya sampaikan dengan jujur pada momen ini, tidak satu pun menggunakan transaksi uang. Saya larang para peserta lelang membawa amplop,” tegasnya.
Ia juga meminta para pejabat yang baru dilantik agar segera meningkatkan kinerja. Evaluasi, kata dia, akan dilakukan dalam tiga hingga enam bulan mendatang.
“Yang baru dilantik, baik eselon II maupun di bawahnya, mohon kinerjanya diperbaiki. Pasti tiga atau enam bulan ke depan kita akan evaluasi kinerjanya,” ujarnya.
Patahudding menekankan bahwa kemampuan bekerja harus diimbangi dengan etika dan kemampuan menjaga hubungan baik dengan sesama.
“Paling penting jaga etika dan silaturahmi. Jangan sampai karena menginginkan jabatan, etika tidak dikedepankan. Biarpun cerdas, tetapi tidak punya etika, tidak ada artinya,” katanya.
Pada akhir sambutannya, Patahudding menyampaikan permohonan maaf kepada tim pendukungnya saat Pilkada yang belum sempat diundang dalam kegiatan syukuran tersebut. Ia juga meminta maaf apabila selama proses politik terdapat perkataan yang menyinggung pihak lain.(Basman)
Ia berharap dinamika politik tidak menja
