DPRD Kota Bandung Tegaskan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan di HJKB Ke-216
BANDUNG, MEDIA K-PK — Memperingati Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-216, DPRD Kota Bandung mengajak seluruh elemen masyarakat dan jajaran Pemerintah Kota Bandung untuk merawat warisan sejarah sekaligus memperkuat sinergi dalam merancang masa depan kota yang berkelanjutan.
Pesan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Peringatan HJKB ke-216 yang digelar pada Jumat, 25 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., membacakan pidato Peringatan HJKB ke-216.
Dalam pidatonya, DPRD Kota Bandung menekankan pentingnya penguatan peran lembaga legislatif melalui fungsi legislasi, pengalokasian APBD yang berpihak pada kepentingan masyarakat, serta pengawasan terhadap efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan.
Kemajuan Kota Bandung, menurut DPRD, tidak semata-mata diukur dari pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, mulai dari akses pendidikan dan kesehatan hingga penciptaan lapangan kerja.
Menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan iklim, DPRD Kota Bandung menyoroti sejumlah fokus pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan langkah terpadu dari berbagai pihak.
Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular
Pengelolaan sampah diarahkan melalui pendekatan ekonomi sirkular dengan prinsip reduce, reuse, recycle, dan recovery. Skema tersebut diharapkan tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi melalui keterlibatan bank sampah, pelaku UMKM, koperasi, dan komunitas masyarakat.
Transportasi dan Penanganan Kemacetan
Dalam bidang mobilitas, penataan ruang kota diarahkan pada integrasi transportasi publik, peningkatan fasilitas bagi pejalan kaki, tata kelola parkir, serta konektivitas antarwilayah.
Integrasi berbagai aspek tersebut dinilai penting untuk menciptakan sistem mobilitas perkotaan yang lebih tertata sekaligus mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian.
Penanganan Banjir dan Konservasi
Sementara itu, penanganan banjir perlu dilakukan secara terpadu melalui modernisasi sistem drainase, perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembangunan sumur resapan, serta penguatan konservasi kawasan hulu.
Langkah tersebut dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan agar upaya pengendalian risiko banjir tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga menyentuh aspek pencegahan dan konservasi lingkungan.
Pelayanan Publik Responsif
DPRD Kota Bandung juga mengingatkan pentingnya sensitivitas seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari tingkat dinas hingga kewilayahan, dalam merespons aspirasi dan laporan masyarakat.
Karakter ramah dan melayani diharapkan menjadi landasan utama dalam memberikan pelayanan publik, baik dalam urusan administrasi kependudukan, layanan kesehatan, maupun penataan lingkungan dan estetika kota.
Pemerintah daerah juga dituntut untuk bertindak cepat dan memberikan solusi terhadap persoalan masyarakat tanpa harus menunggu masalah tersebut menjadi perhatian luas di media sosial.
Penguatan UMKM dan Industri Kreatif
Di sektor ekonomi, pembangunan Kota Bandung diarahkan pada pemberdayaan UMKM dan industri kreatif agar mampu berkembang dan naik kelas.
Ekosistem pendukung akan diperkuat melalui pendampingan legalitas usaha, digitalisasi, akses pembiayaan, hingga pembukaan pasar ekspor.
Sinergi antara koperasi sebagai agregator dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai market creator diharapkan dapat mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Mengusung tema HJKB ke-216, “Solidarity in Harmony”, seluruh elemen masyarakat, termasuk unsur Forkopimda, TNI, Polri, pelaku usaha, dan akademisi, diimbau untuk terus menjaga semangat kolaborasi, toleransi, dan gotong royong.
Semangat tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan visi Bandung Utama, yakni Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis.
Pada akhir Rapat Paripurna, apresiasi juga disampaikan kepada jajaran Pemerintah Kota Bandung atas raihan penghargaan Komitmen Pengelolaan Sampah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2026.
Penghargaan tersebut diharapkan menjadi pemicu semangat bagi seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk terus memperkuat pengelolaan lingkungan serta mewujudkan Kota Bandung yang semakin maju, nyaman, dan sejahtera bagi seluruh warga.
(Mars)
