Anggota DPRD Luwu Andi Admiral Desak Evaluasi Pelayanan Puskesmas Bua.
Luwu.Media.K-PK
Anggota DPRD Kabupaten Luwu dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Bua, Andi Admiral, mendesak Pemerintah Kabupaten Luwu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan di Puskesmas Bua.
Desakan tersebut disampaikan menyusul adanya keluhan masyarakat terkait kekosongan stok obat demam di Puskesmas Bua.
Kondisi itu bahkan membuat sejumlah pasien rawat inap disebut tidak mendapatkan obat penurun panas dan keluarga pasien diminta membeli obat di luar puskesmas.
Andi Admiral, menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa.Menurutnya, Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjadi tumpuan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
“Puskesmas Bua adalah fasilitas kesehatan pertama yang menjadi tempat masyarakat memeriksakan kesehatannya. Terlebih pemerintah menjadikan sektor kesehatan sebagai salah satu fokus utama pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Andi Admiral, Selasa (18/8/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku prihatin dengan adanya keluhan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan, terutama terkait ketersediaan obat yang merupakan bagian penting dalam pelayanan medis.
Ia menegaskan, pemerintah harus memastikan seluruh fasilitas kesehatan memiliki sistem pengelolaan obat yang baik sehingga kebutuhan pasien dapat terpenuhi.
“Dengan adanya kondisi ini, saya akan meminta pertanggungjawaban pemerintah dan meminta pemerintah melakukan evaluasi terkait pelayanan di Puskesmas Bua,” tegasnya.
Andi Admiral juga meminta Puskesmas Bua meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai kondisi, terutama di tengah cuaca yang tidak menentu yang berpotensi meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
“Harus memang puskesmas lebih siaga, apalagi dengan kondisi cuaca ekstrem seperti sekarang ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, dr Risnawary Basir, juga menyayangkan terjadinya kekosongan obat di Puskesmas Bua.
Menurutnya, kekosongan obat semestinya dapat diantisipasi oleh pengelola obat di puskesmas melalui mekanisme pengambilan stok di gudang farmasi maupun menggunakan anggaran operasional yang tersedia sesuai ketentuan.
“Kalau obat tidak ada harusnya pengelola obatnya sudah antisipasi untuk segera mengampra di gudang atau mereka beli pakai operasional JKK-nya,” kata dr Risnawary.
Ia juga menegaskan bahwa pasien tidak seharusnya dibebankan untuk membeli obat sendiri di luar fasilitas kesehatan ketika terjadi kekosongan stok.
“Kalau ada notanya kasi ki ke puskesmas. Sudah juga saya sampaikan ke kapus, tidak ada pembelian obat di luar oleh pasien. Kalaupun ada kekosongan obat, puskesmas yang membeli, bukan pasien yang membeli obatnya,” tegasnya.
Persoalan tersebut kini menjadi perhatian karena menyangkut sistem pengelolaan logistik obat sekaligus kualitas pelayanan kesehatan di tingkat fasilitas kesehatan dasar.
Masyarakat berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah tidak sebatas mencari penyebab kekosongan obat, tetapi juga memastikan adanya perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Terlebih, pasien yang datang ke Puskesmas membutuhkan pelayanan dan pengobatan yang cepat, tepat, serta sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.(Basman)
