Islamic Center Jambi: Rp150 Miliar untuk Masjid Bocor dan Dinding Gipsum ?
Jambi – MediaKPK – Proyek pembangunan Islamic Center Jambi yang digadang-gadang sebagai ikon spiritual baru bagi masyarakat, kini justru memunculkan gelombang kekecewaan. Dengan anggaran fantastis sebesar Rp150 miliar, masjid raya ini seharusnya menjadi simbol kemegahan dan keteladanan. Namun realitas di lapangan berkata lain, (20/06)
Alih-alih menjadi bangunan kokoh dan fungsional, Islamic Center justru menghadirkan tanda tanya besar sejak awal peresmiannya. Ketika hujan pertama mengguyur, kebocoran terjadi di beberapa titik atap, membuat area dalam masjid tergenang air. Bahkan, sebuah video yang beredar luas di media sosial—khususnya TikTok—menampilkan kondisi masjid yang kebanjiran. Air merambat masuk ke ruang utama, menciptakan suasana yang jauh dari sakral dan nyaman.
Yang tak kalah mengejutkan, sebagian dinding masjid ternyata menggunakan material gipsum—material yang dikenal rentan terhadap kelembapan dan tidak tahan lama jika digunakan untuk bangunan berskala besar, apalagi rumah ibadah. Keputusan penggunaan material ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai perencanaan teknis dan niat di balik pembangunan.
Dengan kondisi yang demikian, muncul dugaan kuat adanya praktek korupsi atau penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Bagaimana mungkin sebuah proyek ratusan miliar rupiah menghasilkan kualitas bangunan yang rapuh? Apakah pengawasan berjalan sebagaimana mestinya? Dan yang lebih penting: siapa yang harus bertanggung jawab?
Masjid seharusnya menjadi tempat berlindung, bukan tempat yang perlu dilindungi dari kebocoran dan banjir. Warga berhak atas bangunan yang dibangun dengan niat baik dan dana yang dipakai secara jujur. Ini bukan sekadar tentang kerusakan fisik, tapi tentang integritas, keadilan, dan masa depan tata kelola pembangunan kita.
Sudah waktunya masyarakat lebih kritis, lebih peduli, dan lebih berani menuntut transparansi. Karena pembangunan yang merugikan rakyat bukan hanya bentuk kelalaian, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.(Red)
