Bongkar Dugaan Korupsi, Aliansi Mahasiswa Jambi “Berjihad” Desak Kejati Usut Kasus Islamic Center dan SPPD Fiktif
Jambi – MediaKPK – Aliansi Mahasiswa Jambi yang menamakan diri “Berjihad” menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Aksi Jihad Jilid I” di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi pada Jumat, 20 Juni 2025. Aksi ini menyoroti dugaan korupsi pada proyek pembangunan Islamic Center dan perjalanan dinas fiktif di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Jambi.
Demonstrasi berlangsung damai dan disertai penyerahan laporan resmi kepada Kejati Jambi, yang berisi temuan dugaan penyimpangan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI serta hasil investigasi lapangan oleh mahasiswa.
“Kami meminta Kejati segera menindaklanjuti laporan ini. Jika tidak, kami pastikan akan ada aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar,” tegas Adji Permana, salah satu koordinator aksi.
Menurut laporan BPK RI, terdapat kerugian negara sebesar Rp 231.557.500,00 akibat perjalanan dinas fiktif di Dinas PUPR Provinsi Jambi. Selain itu, proyek pembangunan Islamic Center yang menggunakan APBD senilai Rp 149.800.000,00 juga ditemukan bermasalah, mulai dari ketidaksesuaian pekerjaan, kelebihan pembayaran, hingga keterlambatan penyelesaian.
Tim investigasi lapangan dari aliansi juga menemukan sejumlah kerusakan fisik pada bangunan Islamic Center yang baru dibangun, seperti pagar jembatan yang copot, atap bocor, lantai keramik kopong, hingga pengerjaan tambahan volume bangunan di luar masa kontrak.
Koordinator aksi lainnya, Panji Pranata, secara tegas menyatakan bahwa Gubernur Jambi, Al Haris, telah gagal memimpin dan tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan krusial di provinsi ini.
“Kami mendesak Gubernur Jambi mencopot Kadis PUPR, meminta maaf kepada rakyat Jambi, dan mundur dari jabatannya,” ujar Panji.
Berikut poin-poin tuntutan Aliansi Mahasiswa Jambi Berjihad Yakni, Mendesak Kejati Jambi menindaklanjuti laporan dugaan korupsi proyek Islamic Center dan perjalanan dinas fiktif Dinas PUPR, Mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) memeriksa seluruh proyek bermasalah di Provinsi Jambi, Mendesak Gubernur Jambi mencopot Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Meminta Gubernur Jambi meminta maaf secara terbuka dan mundur dari jabatannya, Menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI turun langsung ke Jambi menyikapi dugaan korupsi ini.
Aliansi juga menyoroti potensi konflik kepentingan dan hubungan emosional antara Gubernur Jambi dan Jaksa Agung yang dituding berpotensi menghambat proses penegakan hukum secara independen di Jambi.
