Proyek P3-TGAI Desa Mulyajaya Disinyalir Dikuasai Pihak Luar, Warga Pertanyakan Pelaksanaan Program
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
GARUT | mediakpk.co.id – Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Mulyajaya, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, menjadi sorotan warga.
Proyek yang memiliki nilai anggaran sekitar Rp195 juta itu diduga tidak dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan disinyalir melibatkan pihak luar sebagai pelaksana pekerjaan.
Berdasarkan hasil pantauan di lokasi pada Minggu (19/7/2026), sejumlah warga menyampaikan bahwa pekerjaan proyek tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat sebagaimana semangat program pemberdayaan dalam P3-TGAI.
Salah seorang warga Dusun Tonjong, Dasep, mengaku selama proses pelaksanaan pekerjaan tidak melihat adanya koordinasi dengan pemerintah desa maupun masyarakat sekitar. Ia juga menyebut tenaga kerja yang mengerjakan proyek berasal dari luar wilayah desa.
“Selama proses pekerjaan tidak ada koordinasi sama sekali dengan pemerintah desa maupun masyarakat sekitar. Yang bekerja juga bukan warga setempat, melainkan tenaga kerja dari kecamatan lain,” ujar Dasep kepada wartawan.
Temuan tersebut turut diperkuat berdasarkan hasil pemantauan di lapangan. Sejumlah perangkat Desa Mulyajaya membenarkan bahwa mereka tidak mengetahui secara utuh mekanisme pelaksanaan proyek tersebut.
Menurut mereka, pelaksanaan kegiatan dinilai belum menempuh prosedur sebagaimana ketentuan Program P3-TGAI, yang pada prinsipnya mendorong partisipasi masyarakat melalui kelompok penerima manfaat.
Dalam pelaksanaannya, Kelompok Tani Lemah Cai seharusnya berperan sebagai pelaksana kegiatan sekaligus bertanggung jawab atas pekerjaan sesuai pedoman program.
Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat bersama perangkat desa masih menunggu penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait mengenai mekanisme pelaksanaan proyek tersebut, termasuk dugaan keterlibatan pihak luar dalam pengerjaan.
Redaksi mediakpk.co.id masih berupaya menghubungi pihak pelaksana kegiatan, Kelompok Tani Lemah Cai, maupun instansi terkait guna memperoleh klarifikasi dan hak jawab agar pemberitaan tetap berimbang sesuai Kode Etik Jurnalistik.
(Susanti AS)
