Aksi Protes Massa Untuk Menindak Tegas atas Dugaan Anggota DPRD Bermoral Bejad.
KUNINGAN Mediakpk.co.id
Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kuningan menggelar aksi protes di depan Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Mereka mendesak penanganan tegas dan transparan atas dugaan kasus perselingkuhan yang melibatkan seorang anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2024-2029. Kasus ini memicu kecaman publik yang menuntut integritas lembaga legislatif tetap terjaga Jumat (17/1/2025)
Aksi yang dimulai pukul sekitar 13:30 WIB tersebut berlangsung damai. Demonstran membawa spanduk berisi kecaman terhadap dugaan tindakan tidak etis oknum DPRD.
Ketua PMII Kuningan, Dhika Purbaya, menyatakan bahwa dugaan skandal tersebut telah melukai kepercayaan masyarakat. “Tindakan ini merupakan pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Kami meminta DPRD bertindak tegas untuk menjaga martabat lembaga ini,” ujar Dhika dalam orasinya.
Dalam aksi tersebut, PMII menyampaikan empat tuntutan utama kepada DPRD Kuningan:
Melakukan investigasi menyeluruh sesuai aturan hukum dan kode etik DPRD.
Memberikan sanksi tegas kepada pelaku jika terbukti bersalah.
Melakukan pembinaan terhadap seluruh anggota DPRD untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Menjamin transparansi penuh dalam penanganan kasus untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Koordinator aksi, Muhamad Romli, menegaskan bahwa mereka akan terus memantau perkembangan kasus ini. “Jika tidak ada tindakan nyata, kami siap menggelar aksi yang lebih besar,” tegasnya.
Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, bersama Ketua Badan Kehormatan DPRD, Eman Suherman, menemui perwakilan demonstran untuk menanggapi tuntutan mereka. Nuzul menyatakan bahwa pihaknya akan memproses laporan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku. “Kami berkomitmen menangani kasus ini sesuai prosedur dan transparan. Semua pihak yang terkait akan dimintai klarifikasi, dan hasilnya akan kami sampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Kasus ini mencuat setelah laporan dari pihak keluarga korban viral di media sosial. Publik bereaksi keras, menilai dugaan skandal ini tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga merusak kepercayaan rakyat terhadap DPRD. Banyak pihak mendesak agar pelaku, jika terbukti bersalah, segera diberi sanksi tegas untuk memulihkan kredibilitas lembaga legislatif.
Aksi Berlangsung Tertib
Demonstrasi yang dijaga aparat gabungan dari Polres Kuningan, Kodim 0615/Kuningan, dan Satpol PP berlangsung kondusif. Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan aspirasinya. Namun, mereka menegaskan akan terus mengawasi penyelesaian kasus ini hingga tuntas.
Kasus ini menjadi ujian bagi DPRD Kuningan untuk menunjukkan komitmennya menjaga integritas lembaga dan kepercayaan masyarakat yang tengah merosot.
( Deden Sanjaya)
