LEMAHNYA BIROKRASI PEMERINTAH
Hasil pantauan awak media KPK tepat nya km 9 kelurahan kenali asam bawah kecamatan kota baru kabupaten kota provinsi Jambi, ada satu pompa minyak yang di kelola oleh PT Pertamina Persero di clem warga keturunan Tionghoa inisial Y , yang bertempat tinggal di kota Jambi, keberadaan pompa minyak tersebut hasil peninggalan penjajah Belanda ratusan tahun yang lalu, yang jadi pertanyaan masyarakat Jambi kenapa bisa di kuasain oleh warga keturunan Tionghoa tersebut, minyak, air dan seisinya di kuasai oleh negara tetapi sebaliknya fakta yang ada di kuasai oleh warga sipil, dalam hal pemerintah sudah menunjuk dan menugaskan PT Pertamina guna menjaga aset negara melalui kementerian ke uangan, dalam hal ini siapa yang harus di salah kan , pemerintah kah apa yang di kasih mandat menjaga aset PT Pertamina kah atau yang membuat dan menerbitkan SHM yaitu ATR/ BPN kah, apa ada permainan oknum BPN guna penerbitan SHM apa ada permainan yang beri mandat menjaga aset pemerintah PT Pertamina ini semua menjadi teka teki yg harus di pikirkan pemerintah, info yg di dapatkan sudah melakukan dan menjalankan prapradilan di tingkat daerah dan pusat, masyarakat dan pemerintah daerah mengharapkan permasalahan konflik sengketa lahan ini bisa dengan cepat di selesaikan, mengingat akan ada kerugian negara yang timbul di karenakan tidak bisa di kelola sumur/pompa minyak yang ada menjadi setatus ko, guna kerja yang efektif PT Pertamina hula Rokan Jambi dalam hal mengelola aset negara/ aset kementerian keuangan di jaga dan di kelola dengan baik dan efektif, termasuk lahan dan tanah masyarakat yang terkena zona merah yang masyarakat sudah memiliki kekuatan hukum pertanahan Nasional yang di terbitkan oleh BPN seperti apa PT Pertamina dan pemilik aset kementerian keuangan menyelesaikan nya agar masyarakat yang sudah memiliki SHM tidak di rugikan itu menjadi harapan masyarakat agar segera di selesaikan PT Pertamina dan kementerian keuangan Republik Indonesia ( media KPK AR )
